100+ Soal PAS PKn Kelas 8 dan Jawabannya I Part 3
Pada artikel kali ini saya akan berbagi 100+ Soal PAS PKn Kelas 8 dan Jawabannya I Part 3 kepada anda semua.
Silahkan simak di bawah ini :
31. Menurut UU No. 12 Tahun 2011,tata urutan peraturan perundang-undangan yang berada dibawah UUD 1945 adalah ...
a. Ketetapan MPR
b. Perppu
c. Peraturan presiden
d. Undang-undang
Jawaban : a
32. Prosedur untuk mengadakan perubahan UUD 1945 sesuai dengan pasal ...
a. Pasal 36
b. Pasal 37
c. Pasal 38
d. Pasal 39
Jawaban : b
33. Tata urutan perundang-undangan RI pertama kali diatur dalam ...
a. Tap MPR No. XX/MPRS/1966
b. Tap MPR No. III/MPR/2000
c. Tap MPR No. III/MPR/2004
d. UU No. 10 Tahun 2004
Jawaban : a
34. Peraturan yang digunakan untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 adalah...
a. UUD 1945
b. Ketetapan MPR
c. Undang-undang
d. Peraturan Pemerintah (PP)
Jawaban : c
35. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dikeluarkan presiden yang kemudian ditolak oleh DPR harus...
a. dibiarkan
b. direvisi
c. dicabut
d. ditangguhkan
Jawaban : c
36. Perencanaan penyusunan yang memuat daftar judul dan pokok materi untuk menjalankan undang-undang merupakan bagian dari proses ...
a. peraturan daerah
b. peraturan Pemerintah
c. peraturan Presiden
d. TAP MPR
Jawaban : b
37. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundangundangan yang lebih tinggi di sebut...
a. peraturan Presiden
b. peraturan Pemerintah
c. keputusan Presiden
d. instruksi Presiden
Jawaban : a
38. Contoh peran serta siswa dalam mematuhi peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yaitu...
a. menaati tata tertib siswa
b. melaksanakan semua perintah guru
c. suka mengalah dalam pergaulan
d. melaksanakan piket setiap hari
Jawaban : a
39. Supaya undang-undang yang dibuatoleh presiden dan DPR dapat di patuhi oleh masyarakat maka seharusnya sesuai dengan...
a. kehendak pemerintah untuk kepentingan presiden
b. kehendak DPR untuk kepentingan presiden
c. kehendak presiden untuk kepentingan para menteri
d. kebutuhan masyarakat
Jawaban : d
40. Seseorang yang melanggar peraturan undang-undangan sebaiknya...
a. di kenakan denda
b. dimasukkan dalam penjara
c. dihukum seberat-beratnya
d. diberi sanksi sesuai peraturan
Jawaban : d
41. Sebutkan rumusan pancasila yang terdapat dalam piagam jakarta!
Jawaban :
Rumusan Pancasila yang terdapat dalam piagam jakarta
1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk- pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan indonesia
4. Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
42. Sebutkan nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila!
Jawaban :
Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila
1. Nilai ketuhanan
2. Nilai kemanusiaan
3. Nilai persatuan
4. Nilai kerakyatan
5. Nilai keadilan
43. Jelaskan perbedaan konstitusi dalam arti luas dengan konstitusi dalam arti sempit!
Jawaban :
Perbedaan konstitusi dalam arti luas dan dalam arti sempit :
a. Konstitusi dalam arti luas: keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau disebut juga hukum dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis
b. Konstitusi dalam arti sempit : hukum dasar tertulis, yaitu UUD dimana di Indonesia disebut dengan UUD negara republik indonesia tahun 1945
44. Berikan masing-masing tiga contoh pelaksanaan pancasila dalam kehidupan di
a. sekolah
b. masyarakat
c. bangsa dan Negara
Jawaban :
Tiga contoh pelaksanaa Pancasila dalam kehidupan di:
a. Sekolah :
- menaati tatatertib sekolah
- menengok teman yang sakit
b. masyarakat :
- tidak mengganggu ibadah orang lain
- membiasakan bekerja keras
c. Bangsa dan negara :
- Cinta tanah air dan bangsa
- Menjaga nama baik bangsa dan Negara
45. Sebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011!
Jawaban :
Tata urutan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011
a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Ketetapan MPR
c. UU/Perppu
d. Peraturan pemerintah
e. Peraturan presiden
f. Peraturan daerah provinsi
g. Peraturan daerah kabupaten/kota