Soal PKn Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Hallo sobat semuanya pada artikel kali ini admin akan berbagi Soal PKn Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Simak di bawah ini :
1. Perhatikan data berikut!
(1). Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar,
(2). Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara,
(3). Memilih Presiden dan Wakil Presiden,
(4). Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD,
(5). Melantik Presiden dan Wakil Presiden,
(6). Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden,
Berdasarkan data di atas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan
Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD 1945 ditandai oleh nomor ….
a. Nomor 1, 2, dan 3
b. Nomor 3, 4, dan 5
c. Nomor 2, 4, dan 6
d. Nomor 3, 4, dan 6
e. Nomor 4, 5, dan 6
Jawaban : E
2. Perhatikan data di bawah ini!
(1). Lembaga Swadaya Masyarakat
(2). Dewan Perwakilan Rakyat
(3). Dewan Perwakilan Daerah
(4). Komisi Pemberantasan Korupsi
(5). Presiden dan Wakil Presiden
(6). Mahkamah Konstitusi
Dari data tersebut di atas yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistem
politik Indonesia adalah ….
a. 1, 2, 3 dan 4
b. 1, 3, 4 dan 5
c. 1, 3, 5 dan 6
d. 2, 3, 5 dan 6
e. 3, 4, 5 dan 6
Jawaban : D
3. Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan
negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Ketentuan pasal tersebut
menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan
pengelolaan keuangan negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara, hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2003, ….
a. Pasal 1 ayat 6
b. Pasal 2 ayat 6
c. Pasal 5 ayat 1
d. Pasal 6 ayat 1
e. Pasal 6 ayat 2
Jawaban : D
4. Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau
wakil presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan
terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah ….
a. Mahkamah Agung
b. Mahkamah Konstitusi
c. Dewan Perwakilan Rakyat
d. Dewan Perwakilan Daerah
e. Badan Pengawas Keuangan
Jawaban : B
5. Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut
merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang
bersifat dinamis pula. Setelah reformasi, lembaga yang tidak ada dalam struktur
kelembagaan negara adalah ….
a. Mahkamah Agung
b. Dewan Perwakilan Rakyat
c. Dewan Perwakilan Daerah
d. Dewan Pertimbangan Agung
e. Badan Pengawas Keuangan
Jawaban : D
6. Pada saat ini terdapat berbagai lembaga penegak hukum seperti Mahkamah
Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi, kasus-kasus pelanggaran hukum masih saja
terjadi, bahkan cederung meningkat. Faktor penyebabnya adalah sebagai berikut, kecuali ….
a. Disiplin masyarakat rendah
b. Kurang tegasnya penegak hukum
c. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat
d. Banyak liputan media masa tentang kejahatan
e. Kurangnya contoh dan keteladan dari para pemimpin
Jawaban : D
7. Peran serta masyarakat dalam sistem politik Indonesia dilakukan dalam berbagai
aktivitas. Sesuai UU Nomor 9 tahun 1998, sebuah produk hukum yang dikeluarkan awal reformasi di Indonesia, di dalamnya terdapat bentuk-bentuk dan tata cara menyampaikan pendapat di muka umum. Berikut ini yang tidak sesuai dengan UU
tersebut adalah ….
a. Rapat umum
b. Mimbar bebas
c. Arak-arakan
d. Unjuk rasa
e. Pawai
Jawaban : C
8. Negara demokrasi (negara yang berkedaulatan rakyat) menjamin hak-hak warga negara serta memberikan kebebasan kepada warga untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan bernegara. Namun, berdasar pengalaman seringkali terjadi demonstrasi yang berakhir ricuh, pertentangan pendapat yang tajam, dan bahkan mudah terjadi tawuran karena perbedaan. Kebebasan mengemukakan pendapat di Indonesia terdapat dalam ….
a. Pancasila
b. UUD NRI tahun 1945
c. Pembukaan UUD NRI tahun 1945
d. Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI tahun 1945
e. Pasal 30 ayat (1) UUD NRI tahun 1945
Jawaban : D
9. Setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki
jabatan dalam pemerintahan. Bahkan, pekerja seni atau artis lomba-lomba untuk berpartisipasi dalam memperebutkan kursi di pemerintahan. Hal tersebut mengindikasikan salah satu ciri negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu ….
a. Adanya pemilu berkala
b. Adanya supremasi hukum
c. Adanya akuntabilitas politik
d. Bebas berpendapat, berserikat dan berkumpul
e. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
Jawaban : D
10. Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah
dengan menerapkan Demokrasi Pancasila. Paham Demokrasi Pancasila sesuai dengan
kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya sendiri. Hal ini telah dipraktikkan secara turun temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Kenyataan ini dapat kita lihat pada masyarakat desa yang menerapkan ….
a. Voting
b. Kerja sama
c. Sikap individual
d. Musyawarah mufakat
e. Sikap senasib sepenanggungan
Jawaban : D