Soal PKn Kelas 12 : Menelusur Lembaga Negara
Hallo sobat semuanya pada artikel kali ini admin akan berbagi informasi mengenai Soal PKn Kelas 12 Materi Menelusur Lembaga Negara Beserta Jawabannya kepada anda semuanya.
Simak di bawah ini :
1. Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh menteri-menteri. Menteri-menteri ini diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan demikian, pemerintahan Indonesia menganut sistem ….
A. Parlementer
B. Monarki
C. Presidensiil
D. Trias Politica
E. Koasi Parlementer
Jawaban : C
2. UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya sebagai kepala negara tidak terlepas dari persetujuan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif, di antaranya dalam hal ....
A. membuat perjanjian bilateral dengan negara lain
B. mengangkat dan memberhentikan menteri
C. menyusun dan mengusulkan rancangan undang-undang
D. menguji secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah UU
E. memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi
Jawaban : C
3. Sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa DPR merupakan pemegang kekuasaan legislasi. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, DPR juga harus bekerja sama dengan eksekutif, terutama di dalam hal ....
A. menentukan anggaran militer
B. menentukan Kepala Kepolisian Republik Indonesia
C. menetapkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang
D. melakukan impeachment
E. menjalin kerja sama dengan negara lain
Jawaban : A
4. Sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya di bidang tertentu, Presiden masih harus mendapat persetujuan DPR. Kondisi seperti itu ditujukan untuk ....
A. mendapatkan pertimbangan dan arahan dari legislatif
B. terjadinya check and balance dalam menjalankan kekuasaan
C. terjadinya kerja sama antara eksekutif dan legislatif
D. menjadikan terwujudnya kesamaan kedudukan DPR dan Presiden
E. memperoleh kepercayaan terhadap warga negara dalam menentukan arah kebijakan
Jawaban : B
5. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 ialah ....
A. pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi
B. pemerintahan daerah memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki wewenang dalam membuat peraturan daerah
C. bupati/walikota tidak bertanggung jawab kepada gubernur/Presiden
D. pemerintahan daerah merupakan perwakilan pemerintahan pusat
E. pelaksana teknis di tingkat daerah untuk menyokong berjalannya pemerintahan
Jawaban : D
6. Mengapa perselisihan hasil pemilihan umum diselesaikan oleh MK bukan oleh KPU dan Panwaslu, padahal dalam praktiknya pernah terjadi kasus penyalahgunaan wewenang tersebut oleh Ketua MK?
A. KPU dan Panwaslu tidak mampu menyelesaikannya.
B. Untuk menegakkan keadilan, harus ada lembaga yang independent dalam penyelesaiannya.
C. Sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945.
D. Untuk mencegah terjadinya kerusuhan antarkontestan peserta pemilu.
E. Pemilihan umum merupakan mekanisme yang memerlukan kepastian hukum yang mengikat.
Jawaban : E
7. Dalam UU No. 23 Tahun 2004, disebutkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh .....
A. Badan Intelejen Negara
B. Kejaksaan Agung
C. Lembaga Ketahanan Nasional
D. Badan Narkotika Nasional
E. Aparat Kepolisian
Jawaban : B
8. Rumusan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan menyatakan bahwa “NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota ....” Ungkapan dibagi atas (bukan terdiri atas) bermakna bahwa ....
A. kabupaten dan kota tunduk di bawah provinsi
B. otonomi daerah berada di kabupaten dan kota
C. kedaulatan negara berada di tangan kabupaten/kota
D. kedaulatan negara berada di tangan pusat
E. kabupaten dan kota memiliki kewenangan tersendiri di luar pemerintahan pusat
Jawaban : B
9. Perhatikan data berikut!
1) Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar
2) Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara
3) Memilih Presiden dan Wakil Presiden
4) Menetapkan Undang-Undang Dasar dan atau Perubahan UUD
5) Melantik Presiden dan Wakil Presiden
6) Memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden sebelum masa jabatannya
Berdasarkan data di atas, yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD NRI 1945 ditandai oleh nomor ....
A. 1, 2, dan 3
B. 2, 4, dan 6
C. 3, 4, dan 5
D. 3, 4, dan 6
E. 4, 5, dan 6
Jawaban : E
10. Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula. Setelah reformasi, terjadi peristiwa amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945. Lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara Indonesia ialah ....
A. Dewan Pertimbangan Agung
B. Mahkamah Agung
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Badan Pengawas Keuangan
E. Dewan Perwakilan Daerah
Jawaban : A
11. Era milenial saat ini terdapat berbagai lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi, kasus-kasus pelanggaran hukum masih saja terjadi, bahkan cederung mengalami peningkatan. Faktor penyebabnya ialah sebagai berikut, kecuali ....
A. tingkat kesadaran masyarakat rendah
B. banyaknya media yang menayangkan informasi tindakan pidana
C. kurang tegasnya aparat penagak hukum
D. kurangnya figur tokoh keteladanan dari pemimpin
E. tingkat disiplin masyarakat yang rendah
Jawaban : B
12. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, diketahui bahwa Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Walaupun demikian, Presiden dan DPR harus saling bekerja sama dalam menjalankan peran dan fungsinya tersebut. Salah satu bentuk kerja sama antara Presiden dan DPR ialah ....
A. penentuan kondisi kritis ekonomi
B. penentuan keadaan darurat negara
C. penentuan anggaran belanja negara
D. penentuan kerja sama multilateral negara
E. penentuan perumusan perpu
Jawaban : C
13. Ketentuan prinsipil dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam memberikan kewenangan terhadap lembaga negara memperhatikan hubungan kelembagaan yang bersifat ....
A. pemisahan kekuasaan
B. pembagian kekuasaan
C. pelimpahan wewenang
D. pembagian kesetaraan
E. pemerataan kekuasaan
Jawaban : B
14. Keterampilan kerja, etos kerja, dan profesinalisme tenaga kerja Indonesia harus memiliki daya saing yang tinggi sesuai standar profesi. Hal tersebut sedang diusahakan oleh negara Indonesia melalui lembaga ....
A. BPK
B. OJK
C. BNSP
D. BPIP
E. Bappenas
Jawaban : C
15. Upaya yang dapat dilakukan seorang pelajar dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga di lingkungan sekolah ialah ....
A. membangun hubungan baik antarteman untuk meningkatkan prestasi
B. memberikan pembelajaran sebaya demi proses belajar yang baik
C. mematuhi segala bentuk aturan ataupun tata tertib yang telah disepakati bersama
D. selalu berkunjung ke perpustakaan untuk menambah wawasan dan pengetahuan
E. membangun kedekatan emosional dengan guru baik dalam kelas maupun di luar kelas
Jawaban : C
Soal Esai
1. Mengapa dalam sistem pemerintahan di Indonesia diperlukan suprastruktur dan infrastruktur politik?
Jawaban : Pada dasarnya, negara dalam menjalankan pemerintahan, diperlukan sistem politik menghasilkan output berupa kebijakan-kebijakan negara yang bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat negara tersebut. Melalui sistem politik, aspirasi masyarakat (berupa tuntutan dan dukungan) yang merupakan cerminan dari tujuan masyarakat dirumuskan, dan selanjutnya dilaksanakan oleh kebijakan-kebijakan negara tersebut.
Dalam menjalankan sistem politik suatu negara, diperlukan struktur politik (lembaga negara) yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Struktur politik itu sendiri merupakan cara untuk melembagakan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk bangunan politik suatu negara supaya terjadi hubungan yang fungsional.
2. Perhatikan infografis berikut ini!
Industri pariwisata, destinasi pariwisata, kelembagaan pariwisata, dan pemasaran pariwisata nasional merupakan bagian dari Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPARNAS). Apa tujuan pengembangan terhadap keempat hal tersebut? Berikan alasanmu!
Jawaban : Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.
3. Bagaimana mekanisme check and balance dalam kelembagaan yang di Indonesia?
Jawaban : Keinginan mewujudkan pemerintahan yang demokratis dengan mekanisme checks and balances, setara dan seimbang antara cabang-cabang kekuasaan negara, terwujudnya supremasi hukum dan keadilan, serta menjamin, melindungi, dan terpenuhinya hak asasi manusia, telah tertata dengan cukup baik dalam UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen yang dilakukan sejak 1999-2002.
“Mekanisme checks and balances bertujuan mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Checks and balances adalah saling mengontrol, menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara atau yang biasa kita sebut dengan cabang-cabang kekuasaan negara.
4. Berikan penjelasan tentang tugas dan kewenangan lembaga negara yang bersifat auxilary!
Jawaban : Lembaga negara di Indonesia dibagi menjadi dua macam, yakni constitutional state organ dan state auxiliary organ. Constitutional state organ ialah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. State auxiliary ogan ialah lembaga negara yang kewenangannya diberikan bukan oleh UUD NRI Tahun 1945, tetapi oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Beberapa state auxiliary organ walaupun kewenangannya dibentuk oleh peraturan perundang-undangan lainnya, tetapi terdapat pula kewenangan konstitusionalnya. Contoh Lembaga negara auxilari di Indonesia ialah BPK.
• BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
• Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD (Pasal 23E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).
5. Mengapa Presiden membentuk unit kerja untuk membantu menguatkan ideologi Pancasila?
Jawaban : Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila ditetapkan melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2017. Pembentukan UKP-PIP dilakukan dengan pertimbangan bahwa aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara secara terencana, sistematis, dan terpadu.